Pemprov Kalsel Ikuti Rakor Pelaksanaan Uji Swab Nakes Dan TNI/Polri

Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Uji Swab bagi Nakes dan TNI/Polri di Ruangan Command Center Setda Banjarbaru. Rapat secara virtual dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

Pada kesempatannya, Luhut B Pandjaitan mengatakan pelaksanaan uji swab harus sesuai dengan ketentuan atau pedoman yang berlaku. Proses pengujian harus bisa dibuatkan pedomannya, agar tidak terjadi kebingungan dari tenaga kesehatan di lapangan.

Untuk itu ia mengingatkan agar Kemenkes segera membuat pedoman praktis pelaksanaanya.

“Buat saja pedomannya untuk swab, kemudian nanti akan kita cek, supaya orang bisa satu pemahaman dalam melaksanakan swab ini. Kemudian perlu juga diketahui untuk detail lab pengujiannya itu di mana, kemudian prosedur melakukannya bagaimana. Jangan sampai kita lalai hingga orang akhirnya meninggal”, ungkap dia, Kamis (1/10/2020).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan swab nanti diharapkan bisa melibatkan asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membantu melakukan uji swab untuk tenaga kesehatan, Polisi, TNI, dan Satpol PP. Selain itu, ia meminta kegiatan ini dilakukan secara cepat.

Menyikapi arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Plh Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan tahap awal akan dilakukan pendataan dengan tes PCR pada semua anggota tenaga kesehatan, Polisi, TNI, dan Satpol PP. Kemudian nanti dipilah-pilah mana yang akan terlebih dahulu menerima vaksin.

“Jadi untuk sementara, kita mulai November sudah masuk vaksin tapi apakah kita kebagian atau tidak masih menunggu informasi lebih lanjut. Karena ini hanya informasi awal maka kita lakukan pendataan dan melakukan tes PCR terhadap tenaga kesehatan dan lainnya,” terang dia.

Selain itu, jumlah tenaga kesehatan di Kalsel sendiri hampir 27 ribu lebih yang telah dilaporkan yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, rumah sakit maupun puskesmas. “Jadi semua yang dilaporkan itu tidak semua menangani Covid-19. Tapi total nakes yang ada begitu banyak,” bebernya.

Sedangkan untuk data TNI/Polri belum dilaporkan, nanti akan dikoordinasikan dengan TNI/Polri. Kemudian dengan satpol PP data di provinsi sekitar 270 orang sedangkan yang di Kabupaten/Kota masih diminta datanya. MC Kalsel/tgh

SUMBER : diskominfomc