Tingkatkan Keamanan Ruang Siber, Pemprov Kalsel Luncurkan Kalsel Prov-CSIRT

Deputi Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan (kanan) menyerahkan piagam registrasi CSIRT kepada Plt Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan (tengah) yang didampingi Kadis Kominfo Kalsel, GT Yanuar Noor Rifai (kiri) pada peluncuran Kalsel Prov-CSIRT, Banjarbaru, Kamis (12/11/2020). MC Kalsel/Jml

Guna meningkatkan keamanan di dunia siber, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Computer Security Incedent Response Team (CSIRT), Banjarbaru, Kamis (12/11/2020).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan bersama Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, GT. Yanuar Noor Rifai.

Rudy menuturkan, pembentukan Kalsel Prov-CSIRT menjadi momen dan tahapan penting dari upaya Pemprov Kalsel dalam penerapan e-government.

“Pemerintah Pusat melalui BSSN telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel sebagi salah satu pilot project pembentukan CSIRT,” ujar Rudy.

Rudy berharap, tim Kalsel Prov-CSIRT dapat bekerja dengan optimal dalam mengamankan data-data dan informasi penting terkait Pemerintah Daerah.

“Mereka juga diharapkan bisa merespon secara cepat jika sewaktu-waktu terjadi serangan siber,” ucap Rudy.

Sementara itu, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, mengatakan bahwa Kalimantan Selatan merupakan daerah ke-10 yang telah membentuk CSIRT dari 15 daerah yang jadi prioritas BSSN pada tahun 2020 ini.

“Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020 sampai 2024 BSSN sudah mencanangkan 121 CSIRT. Sementara, tahun 2020 ini diprioritaskan 15 CSIRT berdasarkan kesiapan SDM dan perangkat daerah atau provinsi di Indonesia. Dan Kalsel ini merupakan yang ke-10,” jelas Puguh.

Pembentukan CSIRT, lanjut Puguh, bertujuan untuk mengamankan ruang siber dari serangan para hacker. Orang-orang yang tergabung dalam CSIRT diwajibkan untuk bisa mengamankan data di wilayahnya sendiri dan bisa memberikan pengaruh kepada SKPD di lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota.

Karena berdasarkan data BSSN, kata Puguh, selama 9 bulan terakhir ini diperkirakan telah terjadi 300 juta serangan siber, yang mana 58 persennya terjadi pada data atau informasi penting pemerintahan.

“Keinginan kita semua CSIRT yang dibentuk bisa mengamankan dirinya sendiri bahkan bisa memberikan pengaruh kepada SKPD di lingkungan provinsi. Kabupaten pun diharapkan bisa punya CSIRT nya sendiri, namun, sementara ini dalam lima tahun kedepan yang Pemerintah Pusat biayai hanya untuk tingkat provinsi belum sampai ke kabupaten. Disini kami berharap provinsi bisa membina terlebih dahulu SDM yang ada di setiap kabupaten/kotanya,”kata Puguh.

Di tempat yang sama, Kepala Disominfo Kalsel, GT Yanuar Noor Rifai, mengungkapkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, Kalsel telah mengalami 108 serangan siber yang menyasar data pemerintahan berbasis pelayanan publik.

“Serangan siber ini ada tiga jenis, yakni hacker penghancur web, virus, dan pengambilan data, ini yang kita jaga. Seperti yang belum lama ini terjadi sistem Bakeuda Kalsel terserang hacker, selain itu Depnaker, dan BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengalami penyerangan hacker sebanyak dua kali,” jelas Rifai.

Adapun detail dari 108 serangan yang terjadi di Kalsel, yakni tahun 2016 ada 9 serangan, 2017 ada 21 serangan, 2018 ada 18 serangan, 2019 ada 38 serangan, dan 2020 sementara ini ada 22 serangan.

“Hacker yang menyerang pun tidak hanya berasal dari Indonesia saja namun juga berasal dari Rusia dan Cina,” kata Rifai. MC Kalsel/Jml

SUMBER : diskominfomc