Jelang Kampanye Pilkada 2020, Kepala Diskominfo Kalsel Minta Media Pemprov Jaga Netralitas Pemberitaan

                                                       Rapat pengelola media Pemprov Kalsel dalam rangka menjaga netralitas, Banjarbaru, Jumat (25/9/2020). MC Kalsel/Jml

Pengelola media milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama guna menindaklanjuti imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel terkait telah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel serta akan dilaksanakannya tahapan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, Banjarbaru, Jumat (25/9/2020).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, GT Yanuar Noor Rifai, meminta jajarannya beserta Biro Administrasi Pemerintahan untuk menjaga netralitas sebagai ASN dalam menyajikan publikasi dan pemberitaan, baik melalui media online, media sosial ataupun media luar ruang.

“Kita harus menjaga netralitas, hindari memberitakan secara personal agar tidak menimbulkan konflik kepentingan bagi pasangan calon,” ujar Rifai.

Senada dengan hal itu, Kasubbag Liputan dan Pemberitaan Biro Adpim, Bambang Dedi Mulyadi, mengharapkan agar pemberitaan fokus pada kinerja Pemprov Kalsel.

“Jikapun harus memberitakan terkait dengan Paslon, informasi yang diberitakan haruslah dari Bawaslu dan KPU, bukan dari Paslon yang bersangkutan,” kata Bambang.

Diketahui, terhitung mulai 26 September hingga 5 Desember mendatang, Gubernur Kalsel sekaligus Petahana, Sahbirin Noor, menjalani cuti diluar tanggungan negara dan akan digantikan sementara oleh Wagub Kalsel, Rudy Resnawan. MC Kalsel/Jml/AY

SUMBER : diskominfomc

XL Axiata Bekerjasama Dengan ASKOMPSI Berikan Kuota Gratis Kepada Pelajar Dan Guru Di Kalsel

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyerahkan secara simbolis bantuan kuota internet gratis kepada perwakilan siswa, Banjarmasin, Selasa (22/9/2020). MC Kalsel/Fuz

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menerima bantuan internet gratis dari XL Axiata Kalsel kerja sama dengan Asosiasi Dinas Kominfo Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Peduli Pendidikan yang diserahkan di kediaman Gubernur.

Bantuan tersebut berupa kartu perdana internet sebanyak 253.950 unit dengan kuota 30 GB ditambah 50 GB yang akan diberikan kepada pelajar serta guru di SD, SMP, SMA, Madrasah dan SLB di Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu anak-anak kita untuk mengikuti proses belajar mengajar secara virtual,” ucap Sahbirin, Banjarmasin, Selasa (22/9/2020).

Atas kerja sama ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menyampaikan, bahwa kegiatan ini sebagai wujud kepedulian kepada pendidikan terutama di daerah pelosok.

“Kita berharap dapat membantu masyarakat terutama yang di pedalaman, termasuk ketersediaan sinyal. Sehingga juga diberikan bantuan penguatan sinyal di masing-masing daerah di Kalsel,” ujar Yanuar.

Sedangkan untuk bantuan kuota, Askompsi juga mengajak berbagai provider penyedia jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia untuk ikut membantu. Dalam jumlah bantuan, sepenuhnya kebijakan penyedia dan kerja sama di masing-masing daerah.

“Untuk Kalsel sendiri, kita termasuk penerima bantuan kuota terbanyak untuk pendidikan. Sebelumnya kita juga telah kerja sama dengan Telkomsel. Adapun jumlah bantuan yang diterima tergantung pendekatan,” tambah Yanuar.

Pihak XL Axiata Kalsel menyampaikan bahwa bantuan ini tidak ada kriteria tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut.

“Tidak ada perbedaan untuk siswa maupun guru yang menerima sama semua. Karena saat ini masih pandemi sehingga proses belajar jarak jauh tetap diberlakukan. Kita tidak membatasi siswa-siswa tertentu,” tegas Hurry Amar Sidqi, Head of Sales XL Axiata Kalsel. Mc Kalsel/Fuz

SUMBER : diskominfomc

Kepala Diskominfo Kalsel Minta ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada

Pelaksanaan apel pagi di Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (21/9/2020). MC Kalsel/Fuz

Dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, GT Yanuar Noor Rifai, mengimbau seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas jelang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

“Kita harus netral dan berhati-hati ketika menayangkan berita maupun publikasi di media yang kita miliki, termasuk berhati-hati ketika berinteraksi di media sosial pribadi,” ujar Rifai saat memimpin apel pagi, Banjarbaru, Senin (21/9/2020).

Rifai menekankan, penting bagi ASN untuk tidak menunjukkan keberpihakan terhadap partai politik ataupun pasangan calon yang mengarah pada aktivitas politik atau politik praktis.

“Kita harus menjaga sikap dan tindakan, seperti tidak boleh mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan terkait pasangan calon melalui media online maupun media sosial, kita juga tidak boleh melakukan foto bersama dengan pasangan calon sebagai bentuk keberpihakan,” kata Rifai.

Selain itu, ASN juga dilarang menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Disamping netralitas ASN, pada kesempatan tersebut, Rifai juga meminta jajarannya untuk disiplin menjalankan sistem kerja dalam tatanan normal baru, sesuai dengan Surat Edaran KemenPANRB dan Surat Edaran Gubernur Kalsel.

“Kita melaksanakan sistem kerja dengan menerapkan WFH dan WFO bergantian. Walaupun WFO, tetap harus bekerja dan melaksanakan tugas kedinasan di rumah,” ucap Rifai.

Sedangkan, untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan Diskominfo Kalsel, Rifai mewajibkan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun lebih dari empat orang, mengatur jalur masuk dan keluar kantor serta mendata pegawai dengan penyakit penyerta atau komorbid. MC Kalsel/AY

SUMBER : diskominfomc

Ikuti Rakor Pengamanan Pilkada Serentak, Pemprov Kalsel Akan Perketat Protokol Kesehatan

Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinaai pengamana Pilkada Tahun 2020 secara virtual di Command Center, Banjarbaru, Jumat (18/9/2020). MC Kalsel/tgh

Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi pengamanan pilkada serentak Tahun 2020 secara virtual yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi berdasarkan implementasi Inpres Nomor 6 tahun 2020.

“Khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan,” ungkap Menkopolhukam Mahfud MD, dalam arahannya, Jumat (18/9/2020).

Pada tahun ini, pilkada serentak diikuti oleh 309 daerah, terdiri dari 261 kabupaten/kota Pemilihan Bupati/Walikota dan 48 kabupaten/kota pemilihan Gubernur.

Oleh karena itu, Mahfud menyampaikan perayaan pesta demokrasi tahun ini diharapkan dapat dilaksanakan secara patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada serentak.

“Jadi saya mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020,” ujarnya.

Serangkaian protokol akan dijalankan selama tahapan Pilkada 2020, di antaranya jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di TPS karena pemilih yang datang serempak.

“Jadi pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan,” jelasnya.

Selain itu, petugas TPS akan dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan. Usai mencoblos, sarung tangan yang digunakan langsung dibuang serta peserta dan penyelenggara harus mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan.

Menyikapi arahan tersebut, Gubernur melalui Plh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar, akan terus berupaya mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 selama penyelenggaraan pilkada berlangsung.

“Jadi kami akan mensosialisasikan protokol Covid-19 dalam rangka pengamanan pilkada tahun 2020,” ucap Roy, usai rapat virtual di Command Center Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru.

Ia menghimbau kepada Kabupataten/Kota agar dapat melaksanakan rapat koordinasi penanganan Covid-19 dalam rangka pengamanan Pilkada Tahun 2020.

“Jadi dari 7 Kabupaten/Kota yang telah menggelar rakor baru 5 Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dua yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Balangan akan menggelar hari senin,” katanya. MC Kalsel/tgh

SUMBER : diskominfomc

Gelar Rakor Penegakan Hukum Prokes, Kalsel Harapkan Pilkada Aman Dari COVID-19

(Ki-ka) Kapolda Kalsel, gubernur Kalsel, ketua DPRD Kalsel, kajati Kalsel dan danrem 101/Antasari Banjarmasin saat pembukaan rakor penegakan hukum penerapan prokes di Banjarmasin pada Kamis (17/9).

BANJARMASIN – Tahapan pilkada serentak di Kalimantan Selatan, saat ini sudah mendekati proses penetapan calon kepala daerah oleh KPU pada 23 September 2020 mendatang. Dengan begitu, maka sudah dekat pula waktunya tahapan kampanye bagi para calon kepala daerah itu, untuk dapat meraih suara dan dukungan sebanyak – banyaknya untuk memenangkan posisi kepala daerah 5 tahun ke depan. Hanya saja, tahapan kampanye pada pilkada tahun ini, masih dalam suasana pandemi COVID-19. Lalu bagaimana seharusnya kampanye yang benar, dan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan (prokes)? Untuk memasukan semua pihak paham akan aturan dan penegakan hukum terhadap penerapan prokes ini, maka pemerintah provinsi Kalsel menggelar rakor penegakan hukum terkait prokes dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, untuk suskesi pilkada serentak 2020 aman dari COVID-19. Rakor yang dihadiri seluruh unsur Forkopimda Kalsel serta pihak KPU, Bawaslu dan parpol di Kalsel ini, dilaksanakan pada Kamis (17/9) disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Tiga pembicara didaulat menjadi narasumber dari rakor ini, yakni Kapolda Kalsel Nico Afinta, komisioner KPU Kalsel Edy Ariansyah, serta komisioner Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan. Pembukaan rakor dilakukan langsung oleh gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Kepada wartawan usai membuka rakor, gubernur Kalsel Sahbirin Noor kembali menegaskan, bahwa penerapan prokes secara disiplin, harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pemerintah, TNI dan Polri, tetapi juga unsur masyarakat. Termasuk parpol dan simpatisannya, dan juga kontestan pilkada.

“Iya, rakor ini kita berupaya semaksimal mungkin, agar pilkada ini berjalan dengan aman dan memenuhi standar protokol kesehatan. Ini yang sangat penting sekali. Yang harus kita jaga semua. Dan ini tidak bisa kita sendiri-sendiri. Kita tidak boleh egois disini. Kita harus bekerjasama dengan baik, untuk menghasilkan penyelenggaran pilkada nanti dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” jelas gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Nico Afinta memastikan, bahwa pihaknya siap menegakkan aturan terkait penerapan protokol kesehatan. Apalagi sejumlah daerah di Kalsel saat ini, sudah memiliki aturan yang mengatur soal penerapan prokes ini, beserta sanksi yang harus dijalankan pelanggar.

“Jika memang pihak Bawaslu atau Satpol PP sudah melakukan peneguran atas adanya pelanggaran, terutama saat kampanye berlangsung, namun tidak digubris pelanggar, maka mereka dapat melaporkannya kepada kepolisian. Kita akan menggunakan hukum pidana untuk menindak pelanggar ini. Namun sekali lagi saya tekankan, bahwa kita mendahulukan koordinasi terlebih dulu dalam penerapan pidana ini,” ujar Kapolda Nico Afinta kepada wartawan.

Pada rakor ini juga kembali disampaikan pihak KPU dan Bawaslu, bahwa tahapan kampanye pada masa pilkada ini aturan yang berlaku tetap sama, ditambah dengan persyaratan penerapan protokol kesehatan. Salah satunya untuk kegiatan kampanye, diperbolehkan di tempat yang memang tidak terlarang secara undang-undang, namun jumlah orang yang hadir dibatasi dengan penerapan prokes secara ketat. Contohnya untuk kegiatan rapat umum, hanya boleh maksimal dihadiri 100 orang, dan seluruhnya sudah menjalankan prokes secara ketat. (RIW/RDM/RHD)

SUMBER : abdipersadafm

Paman Birin Jadi Pembina Apel Operasi Yustisi di Banjarmasin

BANJARMASIN – Untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kota Banjarmasin, maka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menjadi pembina Apel Gabungan Operasi Yustisi Penegakan Perwali Nomor 68 Tahun 2020, yang dilaksanakan di kawasan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, Kamis (17/9).

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (Mengenakan sasirangan kuning).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, dalam arahannya menyampaikan, apel ini diselenggarakan dalam rangka penegakkan Perwali No 68 tahun 2020.

Maka dengan begitu, menurut Paman Birin, seluruh warga di kota Banjarmasin diharapkan dapat mematuhi perwali tersebut, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

“Gunakan masker, sering cuci tangan, serta selalu menjaga jarak,” ucap Paman Birin.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga mengajak, seluruh warga untuk bersama-sama memerangi penyebaran covid-19. Sehingga dengan begitu, angka kasus pandemi covid-19 dapat terus melandai di kota ini.

“Pemerintah Provinsi Kalsel tentunya memberikan dukungan serta selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, untuk bersama-sama memerangi penyebaran covid-19 ini,” ujar Paman Birin.

Usai mengikuti apel, Paman Birin langsung meninjau pelaksanaan operasi yustisi serta membagikan masker kepada pengunjung di Pasar Sentra Antasari.

Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melihat jalannya sidang yustisi yang digelar di tempat tersebut. Warga yang ditemukan tidak menggunakan masker langsung menjalani sidang yutisi di tempat, dengan sanksi berupa kerja sosial dan denda berupa uang senilai Rp50.000.

Sementara itu Plt Kasatpol PP Kota Banjarmasin Fathurrahim mengatakan, pelaksanaan operasi yustisi ini, akan dilaksanakan setiap saat, tidak berbatas waktu. Sampai Kota Banjarmasin bebas dari Covid-19.

“Untuk tempat dilaksanakannya posko operasi yustisi, akan berpindah pindah, yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak hakim,” pungkasnya. (SRI/RDM/RHD)

SUMBER : abdipersadafm