FMB9 di Kalsel Hadirkan Empat Narasumber

Banjarmasin, Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan (Kesehatan, Desa dan Pendidikan) berlangsung di Mahligai Pancasila, Rabu (6/3/2019).

FMB9 kali ini dibuka oleh Direktur Pengelolaan Media Ditjen iKP Siti Meiningsih dengan menghadirkan empat narasumber, di antaranya Pertama Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni, Kedua Staf Ahli Menteri Bidang Aksesbilitas Sosial, Kemensos, Marzuki, Ketiga Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira,
serta Keempat Pengamat Kesehatan, Muhammad Rudiansyah.

Sebagaimana diketahui. yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar terdapat tiga indikator, yaitu: 1) ketersediaan dan kemudahan akses ke Rumah Sakit bersalin, 2) Ketersediaan dan kemudahan akses ke Apotek. dan 3) Ketersediaan dan akses ke SMA atau sederajat.

program layanan dasar Pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Jusuf Kalla. telah menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan hasil signitikan, Di Kalsel, menurut rilis BPS per 6 Februari 2019, per Septembar 2018 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan berkisar 195,01 ribu orang. Dibanding Maret 2018 yang berjumlah 139,03 ribu orang, maka terjadi penambahan penduduk miskin 5,98 ribu orang.

Meskipun demikian persentase angka kemiskinan di Kalimantan Selatan masih berada di bawah persentase jumlah angka kemiskinan nasional (9,66%) dan secara regional berada di posisi terendah dibandingkan daerah lainnya, yaitu 4,65%.

Masalah kemiskinan dan program layanan dasar itulah yang akan dibahas di FMBQ di Banjarmasin. Dalam forum ini, akan dikupas tuntas, program yang disusun dan diimplementasikan pemerintah pusat sebagai konsepsi Nawa Cita, sejauh mana impact dari realiasi program Pelayanan Dasar tersebut bagi perbaikan kualitas masyarakat, baik di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan, serta bagaimana hasil nyata program tersebut di Kalsel pada umumnya.

Tidak ketinggalan juga diuraikan program PKH, realisasi program Bantuan Pangan nonTunai dan jumlah penerima bantuan tersebut, dari tahun ke tahun. Serta diuraikan program perlindungan sosial lainnya atau insentif bagi pelaku usaha kecil/mikro (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial/BLPS). Mc Kalsel / Fuz

Sumber : MCKALSEL

Kominfo Kalsel Turut Berpartisipasi dalam SATU Wasaka

Banjarbaru, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) terkait dukungan pelaksanaan Paket Kebijakan dan award Sanitasi dan Air Minum Tuntas Wajah Sampai Kaputing (SATU – Wasaka) bersama Dinas PUPR Prov Kaslel.

Sekretaris Dinas Kominfo Prov Kalsel mewakili Kepala Dinas untuk mengikuti Rapat koordinasi bersama Tim Pokja di Aula Bersama kantor Kominfo Kalsel, Jumat (1/3/2019). Juga hadir seluruh Kepala Bidang, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media, Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media, Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi di lingkungan Dinas Kominfo Kalsel.

Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR Prov. Kalsel, Agung Dewanto menjelaskan bahwa keikutsertaan Dinas Kominfo dalam Tim Pokja AMPL tersebut untuk turut bersinergi dalam beberapa hal yang terkait dengan Komunikasi dan Informatika.

Salah satu contoh, “Apa yang sudah direncanakan bahkan yang akan dinikmati oleh masyarakat nantinya itu belum maksimal dalam hal penyampaian informasi, jadi kita mengajak instansi yang terkait sebagaimana dapat bersinergi lebih intens,” tutur Agung saat memberikan sambutan dalam rapat.

Sedangkan poin-poin keseluruhan dalam keikutsertaan Kominfo Kalsel ini terdiri dari empat poin, Pertama memberikan sumbangsi penawaran desain gambar atau animasi untuk bahan publikasi di videotron, Kedua memberikan sumbangsih desain plakat untuk penghargaan Award, Ketiga memberikan penulisan cerita serta video dan Keempat memberikan ruang untuk penyebaran berita dan informasi melalui media center dan radio Abdi Persada.

Sekretaris Dinas Kominfo Prov Kalsel, AH. Rijani mengapresiasi ajakan kerjasama ini yang nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta pemerintah daerah kabupaten-kota seKalimantan Selatan.

“Pokja AMPL tahun 2019 akan bekerja lebih terarah dan ada tujuan, salah satu contohnya yakni penilaian atau penghargaan SATU Wasaka Award yang diarahkan kepada kabupaten-kota seKalimantan Selatan sehingga masyarakat dapat terlibat dalam kebersihan lingkungan, sanitasi dan lainnya,” kata Rijani.

Selanjutnya, berkaitan dengan permintaan tim Pokja, Dinas Kominfo dalam kesempatan ini juga siap untuk memfasilitasi yang berkaitan dengan tugas Kominfo, seperti pembuatan desain dan animasi-animasi yang ada kaitannya dengan kebersihan dan kesehatan sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kemudian juga nantinya informasi yang ada akan diarahkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan umumnya, melalui portal media online mc.kalselprov.go.id dan radio Abdi Persada 104,7 FM yang sudah menjangkau ke 13 kabupaten-kota. Tidak hanya itu, pengadaan tabloid pun akan diterbitkan berkala untuk penyebaran informasi dan berita.

“Dinas Kominfo sangat siap sekali, semua yang ditugaskan pada SDM dan perangkat-perangkatnya kami mendukung itu, kami punya SDM yang ahli di bidang animasi juga memiliki tim kreatif yang bisa membantu membuatkan website, sedangkan penyediaan server kita cukup untuk menangani semua kegiatan yang sifatnya elektronik,” tambah Rijani. Mc Kalsel / Fuz

Sumber : MCKALSEL

Pemilih Pemula, Generasi Muda Masa Depan Bangsa

Banjarmasin, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media melaksanakan Pertemuan Layanan Bakohumas dan Bahan Informasi di Hotel Nasa, Kamis (28/2).

Pertemuan ini dikemas dengan dirangkaikan diskusi yang mengangkat tema Peran media komunikasi dalam rangka mensukseskan sosialisasi pemilih pemula untuk pemilu 2019 provinsi Kalimantan Selatan.

50 mahasiswa perwakilan dari 10 universitas dan perguruan tinggi di Banjarmasin serta puluhan undangan hadir sebagai peserta.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor dalam hal ini diwakili oleh Asisten II Setda Prov Kalsel, Hermansyah untuk berikan sambutan sekaligus membuka pertemuan tersebut.

Dalam sambutannya, Sahbirin menyampaikan dasar hukum pemilu yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan jaminan bagi warga negara Indonesia, untuk menyalurkan hak pilihnya dalam memilih pemimpin.

Selanjutnya disampaikan bahwa pertemuan seperti ini memiliki arti untuk dibahas bersama dengan pemilih pemula, “Bicara pemilih pemula berarti kita membicarakan generasi muda masa depan bangsa.”

Sementara itu, Hermansyah kepada insan pers menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini cukup bagus untuk turut menyukseskan pemilu 2019 nantinya.

“Saya rasa kegiatan seperti ini merupakan hal yang bagus, artinya Kominfo turut mensosialisasikan untuk kesuksesan Pemilu 2019, apalagi ini sasarannya kepada pemilih pemula,” kata Hermansyah.

“Kami mengharapkan kepada pemilih pemula ini agar tidak golput atau tidak memilih. Suara mereka sangat mempengaruhi keterpilihan pemimpin yang terbaik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk turut memberikan informasi kepada pemilih pemula agar nantinya peduli dalam pemilu.

Pada dasarnya, dalam kesempatan ini Kominfo turut membantu mensosialisasikan untuk mensukseskan pemilu.

“Sosialisasi ini untuk memberikan pelatihan kepada pemilih pemula, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan pimpinan yang baik dari pemilih pemula ini,” kata Yanuar.

Pada pertemuan ini, pihak Kominfo menghadirkan empat narasumber. Di antaranya, Anggota KPU Kalsel, H.Nurzazin, Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, Perwakilan Kesbangpol Kalsel, R.F. Reza dan Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Muhammad Rifa’i.  Mc Kalsel / Fuz

Kominfo Kalsel Gandeng Masyarakat Deklarasi Anti Hoaks

Menanggapi banyaknya penyebaran informasi berbau fitnah, hasutan, maupun hoaks di media sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng masyarakat, pelajar, TNI-POLRI, deklarasikan anti hoaks di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin, Kamis (13/12/2018).

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai mengatakan maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengajak seluruh masyarakat agar peduli memerangi penyebaran informasi hoaks di media sosial, serta bertujuan mengajak masyarakatagar lebih kritis dalam membaca dan menyebarkan berita di media sosial.

Menurutnya, dari tahun ke tahun berita hoaks selalu meningkat. Data Kementerian Komimfo,pada tahun 2016 berita hoaks sekirar 300-an, pada 2017 sekitar 7.000-an, dan hingga akhir November 2018 sebanyak 24.246.

Dari tahun ke tahun, lanjutnya, berita hoaks selalu meningkat. Data Kementerian Komimfo, pada tahun 2016 berita hoaks sekitar 300-an, pada 2017 mencapai7.000-an, dan hingga akhir November 2018 sebanyak 24.246.

“Dengan deklarasi ini kita semua berkomitmen untuk lebih peduli dan bersama-samamemerangi penyebaran berita-berita bohong atau istilah kerennya disebut hoazyang saat ini marak di media sosial” tegasnya.

Lebih jauh Rifai menerangkan, informasi hoaks yang viral di media sosial bisa memicu keributan bahkan merembet menjadi kerusuhan fisik, hal ini juga berpotensi mengganggu keamanan nasional hingga berdampak pada disintegrasi bangsa.

Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda merupakan generasi yang paling rentan terhadap dampak penyebaran berita hoaks di media sosial

“Generasi muda merupakan yang paling rentan terhadap bahaya hoaks, sangat disayangkan kalau Indonesia yang akan datang diisi oleh orang-orang yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai penyesalan kita bayar dengan penderitaan yang panjang, maka dari itu berhati-hatilah dalam bermedia sosial” imbuhnya

Sementara,Asisten III Bidang Administasi Umum Setdaprov Kalsel Heriansyah mewakiliGubernur Kalsel, mengatakan hoaks merupakan material informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya.

“Hoaks juga bisa diartikan sebagai upaya pemutar balikan fakta, melalui proses pembacaan dengan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi” ujarnya

Terkadang, lanjutnya, hoaks juga diartikan sebagai tindakan mengacaukan informasi yang benar, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah untuk menutupi pesan yang benar.

Oleh karena itu masyarakat harus pintar dalam mencerna segala bentuk informasi yangtersebar di media sosial.

“Seluruh masyarakat Kalsel harus bisa melawan hoax, sebab saat ini sudah terasa dari informasi yang kita baca sehari-hari. Apalagi saat ini kita memasuki tahun politik, dan kami harap media-media memberitakan berita yang jelas,” pungkasnya. Kegiatan deklarasi anti hoaks bergerak yang diselenggarakan Diskominfo Provinsi Kalsel tersebut turut dihadiri 200 peserta dari kalangan masyarakat, mahasiswa, ASN,serta TNI-POLRI. MC Kalsel/Jml

Lapor Paman Harumkan Banua

BATAM, Seakan tak mau ketinggalan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel yang lebih dulu menorehkan prestasi nasional dalam beberapa bulan terakhir ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, turut mengharumkan Banua.

Iniasisi cerdas dalam mengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang Undang No 25/2009, tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2018, Dinas Kominfo Kalsel melalui Inovasi Lapor Paman, berhasil masuk dalam TOP 25 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) 2018 melalui aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa kepada Wakil Gubernur Kalsel H Rudy Resnawan , di Hotel Harmoni One Kota Batam, Senin (10/12).

“Kami sangat bangga dan berterima kasih kepada kementerian, BUMN dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang pada hari ini dianugerahi piagam penghargaan . Ini merupakan salah satu bukti keseriusan dalam mengelola SP4N ” ucap Diah Natalisa, saat memberikan sambutan di acara penyerahan piagam penghargaan.

Diah merincikan, Kementerian, BUMN, Provinsi, Kabupaten/Kota yang masuk dalam TOP 25 SP4N tersebut adalah, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenpan RB, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Di tingkat provinsi tercatat, Pemerintah Provinsi Kalsel, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota tercatat, Banjarmasin, Cirebon, Bandung, Solok, Medan, Banjarbaru, Sukabumi, Ambon, Malang,, Bojonegoro, Banyuwangi, Bulukumba, Kendal. Sedang dari BUMN, BPJS Kesehatan dan PT Pos Indonesia.

Di antara instansi yang ditetapkan masuk dalam TOP 25 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, terangnya, sepeuluh di antaranya telah ditetapkan masuk pada TOP 10 terbaik Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2018.

Diah menjelaskan, tujuan SP4N di antaranya agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara Wakil Gubernur H Rudy Resnawan mengatakan, torehan prestasi nasional berupa TOP 25 melalui Program SP4N Lapor Paman merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberi ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pelayanan publik.

“Mari kita terus sempurnakan aplikasi pelayanan laporan pelayanan publik ini agar semakin terintegrasi mudah, cepat dan tepat. Dan tentunya lebih cepat pula dalam merespon apa yang diharapkan masyarakat,” harapnya.

Sementara Chairun Ni’mah, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Bidang Komunikasi Publik Diskominfo Kalsel menambahkan, pihaknya akan terus menyempurnakan aplikasi untuk layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat . Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi silakan melewati kanal LAPOR dengan format LAPORPAMAN (spasi) isi aduan kirim ke 1708 atau lewat website www.lapor.go.id. Humas Prov – Mc Kalsel

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan urusan bidang statistik sektoral antara pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta Badan Pusat Statistik daerah guna memantapkan peran unit statistik sektoral daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan sosialisasi pembinaan urusan bidang statistik sektoral daerah. Pertemuan tersebut dihadiri 13 perwakilan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

“Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan urusan bidang statistik sektoral antara pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota serta Badan Pusat Statistik daerah guna memantapkan peran unit statistik sektoral daerah”, terang Gt. Yanuar Noor Rifa’i, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan di hotel Grand Dafam, Jl. Ahmad Yani KM.36 No.8, Komet , Banjarbaru Utara, Kamis (20/9).

Pertemuan kegiatan sosialisasi pembinaan urusan statistik sektoral daerah ini penting untuk dilaksanakan, pertama sebagai wujud hubungan kerjasama yang baik antar unit statistik di daerah dalam hal ini unit statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam upaya koordinasi pengolahan data statistik sektoral, kedua penyamaan persepsi untuk mewujudkan pengelolaan statistik sektoral daerah.

Pertemuan sosialisasi pembinaan urusan bidang statistik sektoral daerah ini menghadirkan narasumber Ir. Ober Tua Butar Butar dari Kementerian Dalam Negeri, Ulah Tri Wibowo, S.Si, M.Si dari Badan Pusat Statistik Pusat, Rahmiyanti, ST, MA dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Drs. Gusti Yanuar Noor Rifa’I, M.Si dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan serta selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan.

“Kami mengharapkan ada kegiatan bimbingan teknis pengelolaan statistik sektoral dikarenakan sumber daya manusia  (SDM) pengelolaan urusan statistik sektoral masih kurang,” kata dia.