Asesor Eksternal SPBE Kementerian PAN-RB, Khakim Ghozali mengapresiasi domain layanan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik berbasis elektronik, Khakim mengungkapkan bahwa nilai Pemprov Kalsel sudah tinggi atau sudah diatas tiga poin.
Dua domain tersebut menjadi salah satu indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalsel di tahun 2024.
“Untuk domain layanan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik berbasis elektronik nilainya sudah tinggi, sehingga tinggal bagaimana upaya kedepan untuk memaksimalkan agar bisa naik ke level 5,” kata Khakim pada hari kedua pelaksanaan Workshop Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Banjarbaru, Rabu (24/7/2024).
Untuk bisa ke level lima, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel harus bisa mengintegrasikan semua aplikasi dan memiliki tindak lanjut terhadap reviu aplikasi yang ada.
“Untuk ke level 5 aplikasi harus terintegrasi, kemudian melakukan reviu terhadap aplikasi dan menyiapkan tindak lanjutnya bisa dalam bentuk SK, surat edaran, atau dokumen tata kelola terkait penerapan layanan aplikasi tersebut,” jelasnya.
Pada kesempatan teesebut Khakim juga mengharapkan agar Pemprov Kalsel dapat segera memenuhi dua domain lainnya yakni domain manajemen dan audit TIK untuk asesmen SPBE pada September mendatang.
Menurutnya berdasarkan hasil evaluasi 2023 lalu Pemerintah Provinsi Kalsel masih belum memiliki peta rencana manajemen dan audit TIK, sehingga tahun ini diharapkan dapat segera menyusun peta rencana manajemen dan audit TIK ini.
Untuk peta rencana manajemen ini ada delapan indikator yang harus dipenuhi diantaranya peta rencana manajemen SDM, resiko, aset, dan sebagainya. Sedangkan untuk audit ada tiga yakni peta rencana audit aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
“Setiap katagori manajemen dan audit itu harus ada pedoman bagaimana cara melaksanakan masing-masing kategori manajemen dan audit tersebut. Karena untuk peta rencana manajemen dan audit ini belum ada, sehingga nilainya masih 1,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/5bda81c4-5035-4639-b640-261e99c17b83-1024x683.jpeg6831024Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2024-07-25 07:37:162024-07-25 07:37:16Asesor Eksternal SPBE Kementerian PAN-RB Apresiasi Domain Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kalsel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Pembahasan Pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Banjarbaru, Rabu (24/7/2024).
Rapat digelar dengan mengundang Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel yang dilakukan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik yang akan dicabut.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, diperlukan pembaruan bagi Pergub agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
“Rapat ini sebagai sebuah regulasi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa menyampaikan ide dan aduan kepada pemerintah,” ucap Muslim.
Muslim menyebut, ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan hak-hak dasar masyarakat maupun pelapor pengaduan pelayanan publik, diantaranya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang disebut Lapor Paman.
Ia berharap, melalui Pergub yang ada nantinya dapat menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, maupun aspirasi sehingga turut berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Kalsel.
“Dengan adanya aturan dan regulasi yang baru dapat memudahkan masyarakat maupun berbagai pihak di lingkungan Provinsi Kalsel dalam menyampaikan aspirasinya,” ujar Muslim.
Selanjutnya, Diskominfo Provinsi Kalsel akan menggelar rapat lanjutan guna pembahasan dan pengkajian lebih lanjut dalam penyusunan isian Pergub ini. MC Kalsel/YIN
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2951-1024x591.jpeg5911024Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2024-07-25 07:31:372024-07-25 07:31:37Berikan Ruang Aspirasi, Pemprov Kalsel Akan Membentuk Pergub Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satunya yakni dengan meningkatkan indeks pendukung seperti Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Cyber Security Maturity (CSM), dan Penyelenggaraan Persandian.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menuturkan dalam penyusunan dokumen arsitektur ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya peningkatan SDM dan memperbanyak sosialisasi dan audit keamanan informasi.
“Untuk kesiapan hal tersebut sedang kita rencanakan, semoga 2025 nanti bisa kita laksanakan,” kata Suci, Banjarbaru, Senin (22/7/2024).
Dia pun berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan dokumen arsitektur pada 2024 ini, sehingga diaharapkan keamanan informasi di Kalsel bisa lebih terarah.
“Dengan adanya dokumen arsitektur ini semoga indeks keamnan informasi kita lebih terarah dan indeks SPBE kita juga meningkat,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis Aplikasi e-Absen dan e-peformance.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi untuk meningkatkan kinerja dan ini merupakan upaya dalam membangun Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saat ini pelaksanaan SPBE kita indeksnya baik, tapi kita ingin meningkatkannya menjadi sangat baik,” katanya di Banjarbaru, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut dijelaskan, menurutnya masih ada yang harus dilakukan untuk mengejar predikat sangat baik. Karena pemerintah itu dinilai apakah sudah memanfaatkan elektronik sebagai upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan.
Dari sistem tersebut, ada salah satu domain yang dinilai yaitu pelayanan administrasi pemerintahan, yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan perorangan. Lalu kinerja ini dibuatkan dalam sistem elektronik di Pemprov Kalsel, berupa Aplikasi Kinerja (APIK) Kalsel.
“Di dalam APIK dapat melihat kinerja dari sisi personal dan organisasi. Untuk personal dapat dilihat dari e-absen, e-perfomance dan e-dialog. Sedangkan untuk organisasi di antaranya e-SAKIP,” jelasnya.
Untuk personal lebih rinci dijelaskannya, apabila ASN tidak melakukan absen tepat waktu ataupun kurang dalam bekinerja, maka akan mempengaruhi reward atau tunjangan yang diterima.
Oleh karena itu, diharapkan dari pertemuan yang dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2024, agar para admin aplikasi dapat menjelaskan dengan baik kepada teman-teman ASN, agar kinerjanya dapat terus meningkat.
“Dengan bekinerja yang baik, maka akan meningkatkan nilai pemerintahan yang dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi dan juga SPBE itu sendiri,” tutupnya. MC Kalsel/ARH
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dengan memeriksa kesehatan kepada seluruh pegawai Diskominfo bekerja sama dengan Puskesmas Cempaka di Lobi Diskominfo, Jumat (19/7/2024).
Pemeriksaan dilakukan untuk menskrining penyakit tidak menular bagi pegawai Diskominfo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim saat melakukan fisioterapi.
“Pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan, agar dapat mendeteksi lebih dini kita sehat atau ada penyakit yang diderita. Seperti yang saya lakukan dengan melakukan fisioterapi,” katanya.
Saat dilakukan fisioterapi, Muslim menerima perpaduan kesehatan tradisional dan fisioterapi yang dilakukan oleh Daus, Fisioterapis Puskesmas Cempaka.
“Apa yang dilakukan Fisioterapis ini merupakan inovasi yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Terkait inovasi, menurutnya Pemprov Kalsel juga memiliki inovasi salah satunya melalui Gerakan Remaja Sehat, Ceria, Inovatif, Tangguh dan Aktif Bangun Negeri Bersama (Germas Cinta Banua).
“Implementasi Germas Cinta Banua sendiri untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat,” tuturnya.
Adapun untuk pemeriksaan penyakit tidak menular bagi pegawai Diskominfo Kalsel yaitu pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), Lingkar Badan (LB), Tekanan Darah, Gula Darah, dan Fisioterapi. MC Kalsel/ARH
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-19-at-10.25.07-715x400.jpeg400715Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2024-07-19 12:28:082024-07-19 12:28:08Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Diskominfo Kalsel Periksa Kesehatan Seluruh Pegawai
Dalam rangka percepatan launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengadakan asistensi launching CSIRT bersama Badan Sandi Siber Negara (BSSN) RI.
Kegiatan ini diikuti 8 perwakilan Diskominfo kabupaten diantaranya Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya ingin mendorong agar 8 kabupaten tersebut segera membentuk tim CSIRT.
“Melalui kegiatan ini kita ingin menyiapkan apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan mereka, sehingga mereka bisa segera membentuk tim CSIRT ini,” kata Muslim, Banjarbaru, Senin (15/7/2024).
Dari 13 kabupaten/kota, lanjut Muslim, 5 diantaranya telah membentuk tim CSIRT ini. Dia pun menargetkan seluruh kabupaten/kota di Kalsel sudah memiliki tim CSIRT pada akhir tahun ini.
“Kalau dalam RPJMD kita memang agak lambat, tapi kita ingin percepatan tahun ini semua sudah terbentuk (CSIRT) di 13 kabupaten/kota,” tegasnya.
Lebuh jauh Muslim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala dalam pembentukan CSIRT yakni kekurangan SDM yang kompeten.
“Saya rasa kekurangan ini tidak hanya di Kalsel saja tapi semua daerah, tapi ini jangan sampai melemahkan kita untuk membentuk tim ini. Kita bisa memanfaatkan SDM dari luar untuk bersama-sama menjaga keamanan informasi di daerah,” jelasnya.
Kedepan Diskominfo bersama BSSN berkomitmen untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan komptensi SDM pengelola CSIRT di daerah.
“Kedepan mereka nanti akan dilatih untuk memahami dan meningkatkan kompetensi dalam mencegah, menanggulangi, dan merehabilitasi jika terjadi gangguan atau serangan siber,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG_2452-1024x727.jpeg7271024Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2024-07-15 13:37:152024-07-15 13:37:15Pemprov Kalsel Gelar Asistensi Launching CSIRT Bersama BSSN RI
Asesor Eksternal SPBE Kementerian PAN-RB Apresiasi Domain Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemprov Kalsel
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieAsesor Eksternal SPBE Kementerian PAN-RB, Khakim Ghozali mengapresiasi domain layanan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik berbasis elektronik, Khakim mengungkapkan bahwa nilai Pemprov Kalsel sudah tinggi atau sudah diatas tiga poin.
Dua domain tersebut menjadi salah satu indikator penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalsel di tahun 2024.
“Untuk domain layanan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik berbasis elektronik nilainya sudah tinggi, sehingga tinggal bagaimana upaya kedepan untuk memaksimalkan agar bisa naik ke level 5,” kata Khakim pada hari kedua pelaksanaan Workshop Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Banjarbaru, Rabu (24/7/2024).
Untuk bisa ke level lima, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalsel harus bisa mengintegrasikan semua aplikasi dan memiliki tindak lanjut terhadap reviu aplikasi yang ada.
“Untuk ke level 5 aplikasi harus terintegrasi, kemudian melakukan reviu terhadap aplikasi dan menyiapkan tindak lanjutnya bisa dalam bentuk SK, surat edaran, atau dokumen tata kelola terkait penerapan layanan aplikasi tersebut,” jelasnya.
Pada kesempatan teesebut Khakim juga mengharapkan agar Pemprov Kalsel dapat segera memenuhi dua domain lainnya yakni domain manajemen dan audit TIK untuk asesmen SPBE pada September mendatang.
Menurutnya berdasarkan hasil evaluasi 2023 lalu Pemerintah Provinsi Kalsel masih belum memiliki peta rencana manajemen dan audit TIK, sehingga tahun ini diharapkan dapat segera menyusun peta rencana manajemen dan audit TIK ini.
Untuk peta rencana manajemen ini ada delapan indikator yang harus dipenuhi diantaranya peta rencana manajemen SDM, resiko, aset, dan sebagainya. Sedangkan untuk audit ada tiga yakni peta rencana audit aplikasi, infrastruktur, dan keamanan.
“Setiap katagori manajemen dan audit itu harus ada pedoman bagaimana cara melaksanakan masing-masing kategori manajemen dan audit tersebut. Karena untuk peta rencana manajemen dan audit ini belum ada, sehingga nilainya masih 1,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Berikan Ruang Aspirasi, Pemprov Kalsel Akan Membentuk Pergub Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyaziePemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Pembahasan Pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah, Banjarbaru, Rabu (24/7/2024).
Rapat digelar dengan mengundang Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel yang dilakukan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Gubernur Kalsel Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Media Komunikasi Elektronik yang akan dicabut.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, diperlukan pembaruan bagi Pergub agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
“Rapat ini sebagai sebuah regulasi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa menyampaikan ide dan aduan kepada pemerintah,” ucap Muslim.
Muslim menyebut, ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan hak-hak dasar masyarakat maupun pelapor pengaduan pelayanan publik, diantaranya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang disebut Lapor Paman.
Ia berharap, melalui Pergub yang ada nantinya dapat menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan saran, kritik, maupun aspirasi sehingga turut berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Kalsel.
“Dengan adanya aturan dan regulasi yang baru dapat memudahkan masyarakat maupun berbagai pihak di lingkungan Provinsi Kalsel dalam menyampaikan aspirasinya,” ujar Muslim.
Selanjutnya, Diskominfo Provinsi Kalsel akan menggelar rapat lanjutan guna pembahasan dan pengkajian lebih lanjut dalam penyusunan isian Pergub ini. MC Kalsel/YIN
SUMBER : diskominfomc
Komitmen Tingkatkan Indeks SPBE, Diskominfo Kalsel Perhatikan Indeks KAMI, CSM Dan Penyelenggaraan Persandian
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyaziePemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satunya yakni dengan meningkatkan indeks pendukung seperti Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Cyber Security Maturity (CSM), dan Penyelenggaraan Persandian.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim diwakili Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Sucilianita Akbar menuturkan dalam penyusunan dokumen arsitektur ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya peningkatan SDM dan memperbanyak sosialisasi dan audit keamanan informasi.
“Untuk kesiapan hal tersebut sedang kita rencanakan, semoga 2025 nanti bisa kita laksanakan,” kata Suci, Banjarbaru, Senin (22/7/2024).
Dia pun berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan dokumen arsitektur pada 2024 ini, sehingga diaharapkan keamanan informasi di Kalsel bisa lebih terarah.
“Dengan adanya dokumen arsitektur ini semoga indeks keamnan informasi kita lebih terarah dan indeks SPBE kita juga meningkat,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Samakan Persepsi, Pemprov Kalsel Sosialisasi Dan Dampingi Tenaga Teknis Terkait Aplikasi E-Absen Dan E-Peformance
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyaziePemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis Aplikasi e-Absen dan e-peformance.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi untuk meningkatkan kinerja dan ini merupakan upaya dalam membangun Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saat ini pelaksanaan SPBE kita indeksnya baik, tapi kita ingin meningkatkannya menjadi sangat baik,” katanya di Banjarbaru, Senin (22/7/2024).
Lebih lanjut dijelaskan, menurutnya masih ada yang harus dilakukan untuk mengejar predikat sangat baik. Karena pemerintah itu dinilai apakah sudah memanfaatkan elektronik sebagai upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan.
Dari sistem tersebut, ada salah satu domain yang dinilai yaitu pelayanan administrasi pemerintahan, yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan perorangan. Lalu kinerja ini dibuatkan dalam sistem elektronik di Pemprov Kalsel, berupa Aplikasi Kinerja (APIK) Kalsel.
“Di dalam APIK dapat melihat kinerja dari sisi personal dan organisasi. Untuk personal dapat dilihat dari e-absen, e-perfomance dan e-dialog. Sedangkan untuk organisasi di antaranya e-SAKIP,” jelasnya.
Untuk personal lebih rinci dijelaskannya, apabila ASN tidak melakukan absen tepat waktu ataupun kurang dalam bekinerja, maka akan mempengaruhi reward atau tunjangan yang diterima.
Oleh karena itu, diharapkan dari pertemuan yang dilaksanakan dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2024, agar para admin aplikasi dapat menjelaskan dengan baik kepada teman-teman ASN, agar kinerjanya dapat terus meningkat.
“Dengan bekinerja yang baik, maka akan meningkatkan nilai pemerintahan yang dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi dan juga SPBE itu sendiri,” tutupnya. MC Kalsel/ARH
SUMBER : diskominfomc
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Diskominfo Kalsel Periksa Kesehatan Seluruh Pegawai
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieDinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dengan memeriksa kesehatan kepada seluruh pegawai Diskominfo bekerja sama dengan Puskesmas Cempaka di Lobi Diskominfo, Jumat (19/7/2024).
Pemeriksaan dilakukan untuk menskrining penyakit tidak menular bagi pegawai Diskominfo. Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim saat melakukan fisioterapi.
“Pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan, agar dapat mendeteksi lebih dini kita sehat atau ada penyakit yang diderita. Seperti yang saya lakukan dengan melakukan fisioterapi,” katanya.
Saat dilakukan fisioterapi, Muslim menerima perpaduan kesehatan tradisional dan fisioterapi yang dilakukan oleh Daus, Fisioterapis Puskesmas Cempaka.
“Apa yang dilakukan Fisioterapis ini merupakan inovasi yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Terkait inovasi, menurutnya Pemprov Kalsel juga memiliki inovasi salah satunya melalui Gerakan Remaja Sehat, Ceria, Inovatif, Tangguh dan Aktif Bangun Negeri Bersama (Germas Cinta Banua).
“Implementasi Germas Cinta Banua sendiri untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat,” tuturnya.
Adapun untuk pemeriksaan penyakit tidak menular bagi pegawai Diskominfo Kalsel yaitu pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), Lingkar Badan (LB), Tekanan Darah, Gula Darah, dan Fisioterapi. MC Kalsel/ARH
SUMBER : diskominfomc
Pemprov Kalsel Gelar Asistensi Launching CSIRT Bersama BSSN RI
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieDalam rangka percepatan launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di 13 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengadakan asistensi launching CSIRT bersama Badan Sandi Siber Negara (BSSN) RI.
Kegiatan ini diikuti 8 perwakilan Diskominfo kabupaten diantaranya Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan melalui kegiatan ini pihaknya ingin mendorong agar 8 kabupaten tersebut segera membentuk tim CSIRT.
“Melalui kegiatan ini kita ingin menyiapkan apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan mereka, sehingga mereka bisa segera membentuk tim CSIRT ini,” kata Muslim, Banjarbaru, Senin (15/7/2024).
Dari 13 kabupaten/kota, lanjut Muslim, 5 diantaranya telah membentuk tim CSIRT ini. Dia pun menargetkan seluruh kabupaten/kota di Kalsel sudah memiliki tim CSIRT pada akhir tahun ini.
“Kalau dalam RPJMD kita memang agak lambat, tapi kita ingin percepatan tahun ini semua sudah terbentuk (CSIRT) di 13 kabupaten/kota,” tegasnya.
Lebuh jauh Muslim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala dalam pembentukan CSIRT yakni kekurangan SDM yang kompeten.
“Saya rasa kekurangan ini tidak hanya di Kalsel saja tapi semua daerah, tapi ini jangan sampai melemahkan kita untuk membentuk tim ini. Kita bisa memanfaatkan SDM dari luar untuk bersama-sama menjaga keamanan informasi di daerah,” jelasnya.
Kedepan Diskominfo bersama BSSN berkomitmen untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan komptensi SDM pengelola CSIRT di daerah.
“Kedepan mereka nanti akan dilatih untuk memahami dan meningkatkan kompetensi dalam mencegah, menanggulangi, dan merehabilitasi jika terjadi gangguan atau serangan siber,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc