Blog Multi Author

• 

• 

• 

• 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang telah mengembangkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), tim yang menyediakan pelayanan dalam mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber untuk di kabupaten/kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Sandikami, Sucialianita menyebutkan capaian tersebut sebagaimana telah diluncurkan CSIRT di empat kabupaten/kota pada Tahun 2023 lalu, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin.

“Informasi dari Sandi Negara pada pertemuan tadi disebutkan, untuk di pulau Kalimantan, kita satu-satunya provinsi yang sudah launching CSIRT sebanyak 4 daerah,” ujar Sucialianita usai mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Launching CSIRT pada Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Kamis (11/1/2023).

Ia menyebutkan, rakor secara virtual kali ini dilaksanakan dan diikuti oleh Dinas Kominfo seluruh provinsi se-Indonesia untuk pengembangan selanjutnya di Tahun 2024.

“Untuk Kalsel sendiri, rencana kita akan luncurkan di 4 kabupaten/kota, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Balangan, dan Tabalong. Mudah-mudahan ke depannya dengan tambahan empat daerah di tahun 2024 yang segera diluncurkan dapat disusul juga oleh kabupaten/kota yang lainnya, supaya kita bisa mengamankan semua yang ada di Kalsel terkait dengan gangguan siber,” harapnya. MC Kalsel/Fuz

SUMBER : diskominfomc

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel mencatatkan kenaikan serapan aspirasi atau aduan pada aplikasi LAPOR PAMAN di tahun 2023 mencapai sekitar 200 persen.

Dimana pada tahun 2023 hingga Kamis (28/12) total aspirasi atau aduan yang masuk sebanyak 373 aduan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan dimana pada tahun-tahun sebelumnya serapan aspirasi atau aduan yang masuk pada aplikasi LAPOR PAMAN hanya berkisar antara 120-150 aduan per tahunnya.

“Alhamdulillah tahun ini capaian jumlah pengaduan naik siginifikan sekitar 200 persen. Dan ini menjadi sejarah dalam pengelolaan SP4N LAPOR di Kalsel dalam lima tahun terkahir,” kata Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M Muslim diwakili Kepala Seksi Pengelola Opini Publik Diskominfo Kalsel, Chairun Ni’mah, Banjarbaru, Kamis (28/12/2023).

Chairun menuturkan, dari total 373 aduan tersebut 363 aduan atau sekitar 98 persen telah selesai dilakukan tindak lanjut, dan 10 sisanya masih dalam proses.

“Dalam proses disini maksudnya sudah ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan, tapi masih berproses secara sistem. Karena jika secara sistem itu kalau belum sampai 10 hari biasanya tidak tertutup secara otomatis,” jelasnya.

Adapun aduan atau aspirasi yang menjadi trending sepanjang 2023 ini yakni terkait dengan Aplikasi Kinerja Kalsel (APIK).

“Jadi aduan terkait APIK ini banyak banget dan bermacam-macam, mulai dari eror dan lainnya, sehingga pejabat penghubung kami memasukkan data aduan yang didapat dari APIK secara manual,” ungkapnya.

Lebih jauh, pihaknya berkomitmen untuk mendigitalisasikan aduan dengan baik dan meningkatkan jumlah serapan aspirasi, mengingat tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik.

“Pada tahun depan kami akan berupaya untuk mendigitalisasikan aduan pada aplikasi LAPOR, karena selama ini masih banyak aduan yang masuk dari media sosial, website, ataupun datang langsung yang harus kami input lagi secara manual ke aplikasi LAPOR. Kami juga akan berupaya untuk meningkatkan jumlah aduan yang masuk apalagi tahun depan itu adalah tahun politik, dan banyak juga aduan yang terdigitalisasi,” pungkasnya. MC Kalsel/Jml

SUMBER : diskominfomc

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mendorong seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut disampaikan Sahbirin diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Suparmi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel.

Menurutnya, keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk memperoleh informasi.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia.

“Disisi lain, undang-undang keterbukaan informasi publik juga menjadi perisai untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi, serta menumbuhkan budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik,” kata Suparmi, Banjarbaru, Selasa (12/12/2023).

Meski terus meningkat dalam tiga tahun terakhir ini, lanjutnya, tetapi skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi Kalsel masih tergolong sedang.

Untuk itu Dia meminta agar hal tersebut jadi perhatian bersama agar nilai IKIP Provinsi Kalsel bisa terus meningkat.

Disinilah peran penting dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), sehingga keberadaan PPID yang sudah ada dan sudah terbentuk harus dioptimalkan.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, saya mengharapkan selain sebagai kewajiban, kita dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat, sehingga tidak ada informasi yang bermasalah, ketika sudah dibuka di depan publik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan bahwa melalui kegiatan tersebut pihaknya ingin membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan tata Kelola PPID Pelaksana guna terwujudnya pelayanan Informasi Publik secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Jadi akses masyarakat terhadap informasi itu akan kita tingkatkan. tentu dengan bahan yang bisa di akses, tetapi juga bagaimana hak dan kewajiban dari badan publik kita mengetahui bagaimana menyampaikan informasi yang memang harus dikecualikan. Itu yang ingin kita mantapkan,” katanya.

Lebih jauh Muslim mengungkapkan bahwa, nilai IKIP Provinsi Kalsel terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun masih belum masuk dalam kategori bagus.

Untuk itu pihaknya terus melakukan berbagai upaya salah satunya meningkatkan pemahaman para pejabat PPID baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang informasi apa saja yang bisa dibuka kepada publik.

“Agar indeks kita semakin bagus, kita akan memberikan pencerahan kepada seluruh PPID di Kalsel, kita juga akan menyiapkan buku saku untuk memudahkan mekanisme pemberian informasi kepada masyarakat,” tukasnya. MC Kalsel/Jml

• 

• 

• SUMBER : diskominfomc