Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mendukung terlaksananya pengimplementasian Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kota Banjarbaru Dalam Angka Tahun 2023, Kamis (15/6/2023).
Muslim mengatakan, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan data dan keterbukaan informasi semakin kompleks. Oleh karena itu melalui FGD ini dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi, mengoreksi, dan melengkapi data-data yang akan ditampilkan sebelum publikasi Kota Banjarbaru Dalam Angka Tahun 2023 diterbitkan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan.
“Seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada pertengahan 2019 lalu, bahwa akan dibentuk suatu kebijakan tata kelola data pemerintah melalui Satu Data Indonesia (SDI). Diharapkan melalui kebijakan tata kelola ini akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah,” kata Muslim.
SDI sendiri, lanjut Muslim, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan juga instansi daerah. Dengan adanya SDI ini, data yang diperlukan dapat didiseminasikan dan dibagipakaikan dengan baik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Salah satunya yakni data statistik sektoral yang merupakan bagian dari penyelenggaraan SDI. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelas Muslim.
Dengan adanya kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi bagi para stakeholder tingkat daerah agar dapat semakin memahami dan mendapat gambaran mengenai data-data sektoral yang ada di masing-masing OPD/instansi di Kota Banjarbaru.
“Semoga melalui FGD ini setiap Instansi di Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat gambaran mengenai data-data sektoral yang ada di masing-masing instansi. Karena hal ini merupakan salah satu langkah kita bersama dalam mewujudkan Satu Data Banua Kalsel,” tukas Muslim. MC Kalsel/Jml
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2023/06/3B076322-D1EA-445C-8B19-3B598A117DC6-1024x768.jpeg7681024Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2023-06-16 08:28:382023-06-16 08:28:38FGD Satu Data Indonesia Bagi Kabupaten/Kota Di Kalsel
BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalsel bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, melakukan kunjungan atau studi tiru ke Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.
Kunjungan yang dilakukan pada Rabu (7/6) siang, dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa bersama dengan ketua Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada FM Anisah, dan Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, kunjungan Diterima langsung oleh Kepala RRI Banjarmasin Darno beserta jajarannya.
Tarwin menjelaskan, kunjungan mereka ke RRI ini, untuk melakukan studi tiru terkait keberlangsungan radio ini.
“Kunjungan ini merupakan studi tiru karena di Diskominfo Kalsel ada Radio Abdi Persada FM,” ungkap Tarwin.
Sehingga, lanjutnya, dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan radio serta lainnya.
“Kami berharap dengan adanya studi tiru ini, kami dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan lainnya yang ada di RRI Banjarmasin,” ucap Tarwin..
Hal senada juga disampaikan Direktur Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji.
Direktur LPPL Abdi Persada FM Ibnu Min Haji bersama Kabid Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa
Ia menyampaikan, kunjungan yang mengikutsertakan jajaran direksi Abdi Persada FM, ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di RRI Banjarmasin.
Dalam kunjungan kali ini, diskusi terkait sistem kerja dewan pengawas, hingga program siaran menjadi pembahasan menarik yang didapatkan LPPL Abdi Persada FM dari LPP RRI Banjarmasin.
Kepala RRI Banjarmasin Darno menjelaskan, sebagai radio milik Pemerintah Pusat, tentunya saling berbagi ilmu pengetahuan yang ada di tempat mereka, kepada daerah merupakan kewajiban yang dapat mereka lakukan.
Kepala RRI Banjarmasin Darno
“RRI Banjarmasin menjadi pengayom bagi radio lokal yang ada di Kalsel ini,” ungkap Darno.
Dalam kesempatan tersebut, Darno mengatakan, mengenai struktur jabatan yang ada di RRI Banjarmasin. Serta pemilihan dan tugas dari Dewan Pengawas RRI yang dipilih langsung oleh Komisi 1 DPR RI.
“Serta saat ini RRI Banjarmasin juga tengah mengembangkan dunia usaha serta lainnya,” ujarnya.
Untuk diketahui LPPL Abdi Persada FM berkunjung ke RRI Banjarmasin, dalam rangka studi tiru untuk mengetahui, pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di tempat tertentu. (SRI/RDM/RH)
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2023/06/7-JUNI-2023.jpg396762Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2023-06-08 07:34:172023-06-08 07:34:17Diskominfo Kalsel dan LPPL Abdi Persada FM Lakukan Studi Tiru ke RRI Banjarmasin
Kunjungan Diskominfo Kalsel ke Balangan. MC Kalsel/Jml
Dalam rangka memperkuat sinergi percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Balangan.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengkoordinasi dan sinkronisasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagai bentuk tindak lanjut komitmen bersama pada Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada Mei lalu.
“Kunjungan kerja ini merupakan upaya tindak lanjut kita untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang berbasis elektronik. Kita tidak bisa lagi mundur, mengingat saat ini semua sudah serba digital,” kata Muslim, Balangan, Selasa (6/6/2023).
Muslim menambahkan, bahwa pihaknya siap membantu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mengawal kelancaran pelaksanaan tiga urusan utama Diskominfo yakni, urusan informasi komunikasi publik, persandian dan keamanan, serta urusan statistik.
Salah satunya terkait dengan pengentesan wilayah blank spot, lanjut Muslim, dimana saat ini masih ada 19 persen desa yang masih terdapat blank spot.
“Ini yang harus kita kawal bersama, dengan membuat perencanaan yang baik dan disampaikan kepada pemerintah pusat agar di lokasi-lokasi strategis tertentu diwilayah blank spot tersebut bisa diusulkan untuk dibangunkan Base Transceiver Station (BTS),” tegasnya.
Muslim juga mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan untuk membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan.
“Ini juga yang termasuk kita komitmenkan bersama, untuk kita berharap Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi,” tutupnya.
Selain itu, Muslim juga mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Diskominfo setempat untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Balangan dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi SP4N-LAPOR. MC Kalsel/Jml
Suasana kunker Diskominfo Provinsi Kalsel ke Kabupaten Tabalong. MC Kalsel/Jml
Setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunker ke Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim ini dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagai bentuk tindak lanjut komitmen bersama pada Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada Mei lalu.
Pada kesempatan ini, Muslim mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berhasil mengentaskan wilayah blank spot di daerahnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut bisa menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten percontohan dalam penerapan pemerintahan berbasis smart city.
“Alhamdulillah wilayah atau desa yang ada di Kabupaten Tabalong ini sudah tidak ada lagi yang blank spot, sehingga dalam rangka program smart city ini sudah bisa jalan dengan baik,” tutur Muslim, Tabalong, Selasa (6/6/2023).
Musilim menambahkan, agar Pemerintah Kabupaten Tabalong juga meningkatkan keamanan sibernya dengan membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai upaya mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber.
“Kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal agar keamanan informasi tetap terjaga, dan bisa diintegrasikan dengan tim CISRT di Pemerintah Provinsi Kalsel,” jelas Muslim.
Lebih jauh Muslim membeberkan bahwa pihaknya juga akan mengajak Diskominfo kabupaten/kota untuk belajar bersama-sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait prosedur keamanan siber ini.
“Kita juga akan mengajak bersama-sama untuk belajar pengelolaan keamanan siber ini dengan BSSN,” ucap Muslim. MC Kalsel/Jml
Foto bersama kunjungan Diskominfo Kalsel ke Kabupaten HSU. MC Kalsel/Jml
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) atas sedikitnya sebaran titik blank spot.
Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim pada kunjungan Kerja Diskominfo Kalsel ke Pemerintah Kabupaten HSU, Senin (5/6/2023).
Muslim mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, sebaran titik blank spot yang ada di Kabupaten HSU hanya sebesar dua persen atau sekitar lima desa.
“Dalam mengentaskan daerah blank spot ini kita harus main keroyok. Saya juga sudah pernah membentuk tim untuk memetakan blank spot ini,” jelasnya.
Muslim membeberkan, mengingat kewenangan pembangunan infrastruktur BTS ada di pemerintah pusat, pihaknya sempat mengadakan internet satelit, namun radiusnya masih terbatas.
“Penyediaan internet satelit ini kita tujukan kepada SMA/SMK yang masih terhambat jaringannya,” ujarnya.
Muslim berharap, pengentasan wilayah blank spot ini bisa menjadi komitmen bersama, sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan smart province.
“Kita bersyukur Pemkab HSU sudah menyusun strategi yang bagus untuk mengarahkan bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas urusan Diskominfo yakni urusan informasi dan komunikasi publik, persandian, serta statistik,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim. MC Kalsel/Jml
Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti dari hasil komitmen bersama Rapat Kerja Daerah Diskominfo se-Kalsel yang dilaksanakan pada awal Mei lalu.
“Kunker ini sebagai bukti bahwa Diskominfo Kalsel berkomitmen untuk bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota mengawal urusan Diskominfo, yakni urusan informasi dan komunikasi publik (IKP), persandian, serta statistik. Ketiga urusan ini tidak bisa kita abaikan begitu saja,” kata Muslim, HSU, Senin (5/6/2023).
Salah satunya, lanjut Muslim, yakni Diskominfo harus memberikan akses keleluasaan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di daerah melalui aplikasi SP4N-LAPOR.
“Pada evaluasi SP4N-LAPOR di Rakerda lalu, tindak lanjut aduan dan jumlah aduan SP4N-LAPOR Kabupaten HSU masih sangat rendah. Ini harus kita dorong bersama agar meningkat,” tutur Muslim.
Muslim menerangkan, untuk meningkatkan jumlah aduan di SP4N-LAPOR, Pemkab HSU bisa melakukan branding pada aplikasi SP4N-LAPOR-nya agar mudah diterima oleh masyarakat setempat.
“Mungkin nanti Pemkab HSU bisa melakukan branding pada SP4N-LAPOR-nya, supaya cepat diterima dan ditangkap oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten HSU, dengan cara menyampaikan aspirasi atau aduannya melalui aplikasi SP4N-LAPOR,” jelas Muslim.
Selain branding, Pemkab HSU juga harus meningkatkan kompetensi SDM pejabat penghubung atau admin pengelola SP4N-LAPOR di setiap SKPD-nya.
“Setiap SKPD yang ada di Kabupaten HSU ada pejabat penghubungnya, dan jika bisa mereka ini jangan sering dipindah atau mutasi. Karena ada beberapa target yang harus dipenuhi yakni jumlah aduan yang masuk, dan cepatnya respon atau tindak lanjut terhadap aduan atau aspirasi yang masuk,” tegas Muslim.
Sementara itu, Sekertaris Diskominfosandi HSU, Khalidiyah mengatakan, pada periode 1 Januari-Juni 2023 terjadi peningkatan penyelesaian aduan yang masuk pada aplikasi SP4N-LAPOR Pemkab HSU.
“Pada periode tersebut sudah ada 36 aduan yang sudah terselesaikan, hal ini meningkat jika dibandingkan pada 2022 lalu yang mana Pemkab HSU hanya menyelesaikan 20 aduan,” jelas Khalidiyah. MC Kalsel/Jml
https://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2023/06/059CCE2B-ED91-422C-8B81-FD2E9C6DF565-1024x682.jpeg6821024Byan Aris Mulyaziehttp://diskominfo.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2017/07/diskominfo-300x75.pngByan Aris Mulyazie2023-06-06 07:23:002023-06-06 07:23:00Kawal Pembangunan Daerah Melalui SP4N-LAPOR, Diskominfo Kalsel Kunker Ke HSU
FGD Satu Data Indonesia Bagi Kabupaten/Kota Di Kalsel
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI /by Byan Aris MulyaziePemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mendukung terlaksananya pengimplementasian Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Kalsel.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Kota Banjarbaru Dalam Angka Tahun 2023, Kamis (15/6/2023).
Muslim mengatakan, seiring berjalannya waktu kebutuhan akan data dan keterbukaan informasi semakin kompleks. Oleh karena itu melalui FGD ini dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi, mengoreksi, dan melengkapi data-data yang akan ditampilkan sebelum publikasi Kota Banjarbaru Dalam Angka Tahun 2023 diterbitkan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan.
“Seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada pertengahan 2019 lalu, bahwa akan dibentuk suatu kebijakan tata kelola data pemerintah melalui Satu Data Indonesia (SDI). Diharapkan melalui kebijakan tata kelola ini akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah,” kata Muslim.
SDI sendiri, lanjut Muslim, dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan juga instansi daerah. Dengan adanya SDI ini, data yang diperlukan dapat didiseminasikan dan dibagipakaikan dengan baik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
“Salah satunya yakni data statistik sektoral yang merupakan bagian dari penyelenggaraan SDI. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelas Muslim.
Dengan adanya kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk saling berdiskusi bagi para stakeholder tingkat daerah agar dapat semakin memahami dan mendapat gambaran mengenai data-data sektoral yang ada di masing-masing OPD/instansi di Kota Banjarbaru.
“Semoga melalui FGD ini setiap Instansi di Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat gambaran mengenai data-data sektoral yang ada di masing-masing instansi. Karena hal ini merupakan salah satu langkah kita bersama dalam mewujudkan Satu Data Banua Kalsel,” tukas Muslim. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Diskominfo Kalsel dan LPPL Abdi Persada FM Lakukan Studi Tiru ke RRI Banjarmasin
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieBANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kalsel bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, melakukan kunjungan atau studi tiru ke Radio Republik Indonesia (RRI) Banjarmasin.
Kunjungan yang dilakukan pada Rabu (7/6) siang, dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik dan Media Diskominfo Kalsel Tarwin Patik Mustafa bersama dengan ketua Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada FM Anisah, dan Direktur Abdi Persada FM Ibnu Min Haji, kunjungan Diterima langsung oleh Kepala RRI Banjarmasin Darno beserta jajarannya.
Tarwin menjelaskan, kunjungan mereka ke RRI ini, untuk melakukan studi tiru terkait keberlangsungan radio ini.
“Kunjungan ini merupakan studi tiru karena di Diskominfo Kalsel ada Radio Abdi Persada FM,” ungkap Tarwin.
Sehingga, lanjutnya, dengan adanya kunjungan ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan radio serta lainnya.
“Kami berharap dengan adanya studi tiru ini, kami dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan lainnya yang ada di RRI Banjarmasin,” ucap Tarwin..
Hal senada juga disampaikan Direktur Radio Abdi Persada FM Ibnu Min Haji.
Ia menyampaikan, kunjungan yang mengikutsertakan jajaran direksi Abdi Persada FM, ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di RRI Banjarmasin.
Dalam kunjungan kali ini, diskusi terkait sistem kerja dewan pengawas, hingga program siaran menjadi pembahasan menarik yang didapatkan LPPL Abdi Persada FM dari LPP RRI Banjarmasin.
Kepala RRI Banjarmasin Darno menjelaskan, sebagai radio milik Pemerintah Pusat, tentunya saling berbagi ilmu pengetahuan yang ada di tempat mereka, kepada daerah merupakan kewajiban yang dapat mereka lakukan.
“RRI Banjarmasin menjadi pengayom bagi radio lokal yang ada di Kalsel ini,” ungkap Darno.
Dalam kesempatan tersebut, Darno mengatakan, mengenai struktur jabatan yang ada di RRI Banjarmasin. Serta pemilihan dan tugas dari Dewan Pengawas RRI yang dipilih langsung oleh Komisi 1 DPR RI.
“Serta saat ini RRI Banjarmasin juga tengah mengembangkan dunia usaha serta lainnya,” ujarnya.
Untuk diketahui LPPL Abdi Persada FM berkunjung ke RRI Banjarmasin, dalam rangka studi tiru untuk mengetahui, pengelolaan, program, serta lainnya, yang ada di tempat tertentu. (SRI/RDM/RH)
SUMBER : abdipersadafm
Perkuat Sinergi Percepatan SPBE, Diskominfo Kalsel Kunker Ke Balangan
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieDalam rangka memperkuat sinergi percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Balangan.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan salah satu upaya pihaknya untuk mengkoordinasi dan sinkronisasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Balangan, sebagai bentuk tindak lanjut komitmen bersama pada Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada Mei lalu.
“Kunjungan kerja ini merupakan upaya tindak lanjut kita untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang berbasis elektronik. Kita tidak bisa lagi mundur, mengingat saat ini semua sudah serba digital,” kata Muslim, Balangan, Selasa (6/6/2023).
Muslim menambahkan, bahwa pihaknya siap membantu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mengawal kelancaran pelaksanaan tiga urusan utama Diskominfo yakni, urusan informasi komunikasi publik, persandian dan keamanan, serta urusan statistik.
Salah satunya terkait dengan pengentesan wilayah blank spot, lanjut Muslim, dimana saat ini masih ada 19 persen desa yang masih terdapat blank spot.
“Ini yang harus kita kawal bersama, dengan membuat perencanaan yang baik dan disampaikan kepada pemerintah pusat agar di lokasi-lokasi strategis tertentu diwilayah blank spot tersebut bisa diusulkan untuk dibangunkan Base Transceiver Station (BTS),” tegasnya.
Muslim juga mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan untuk membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan.
“Ini juga yang termasuk kita komitmenkan bersama, untuk kita berharap Pemerintah Kabupaten Balangan membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal keamanan siber dan informasi,” tutupnya.
Selain itu, Muslim juga mengimbau agar Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Diskominfo setempat untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Balangan dengan cara menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi SP4N-LAPOR. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kegiatan, Diskominfo Kalsel Kunker Ke Tabalong
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyazieSetelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunker ke Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim ini dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagai bentuk tindak lanjut komitmen bersama pada Rakerda Diskominfo se-Kalsel pada Mei lalu.
Pada kesempatan ini, Muslim mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berhasil mengentaskan wilayah blank spot di daerahnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut bisa menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten percontohan dalam penerapan pemerintahan berbasis smart city.
“Alhamdulillah wilayah atau desa yang ada di Kabupaten Tabalong ini sudah tidak ada lagi yang blank spot, sehingga dalam rangka program smart city ini sudah bisa jalan dengan baik,” tutur Muslim, Tabalong, Selasa (6/6/2023).
Musilim menambahkan, agar Pemerintah Kabupaten Tabalong juga meningkatkan keamanan sibernya dengan membentuk tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai upaya mencegah, menanggulangi dan menanggapi insiden keamanan siber.
“Kita mendorong agar Pemerintah Kabupaten Tabalong membentuk tim koordinasi CSIRT untuk mengawal agar keamanan informasi tetap terjaga, dan bisa diintegrasikan dengan tim CISRT di Pemerintah Provinsi Kalsel,” jelas Muslim.
Lebih jauh Muslim membeberkan bahwa pihaknya juga akan mengajak Diskominfo kabupaten/kota untuk belajar bersama-sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait prosedur keamanan siber ini.
“Kita juga akan mengajak bersama-sama untuk belajar pengelolaan keamanan siber ini dengan BSSN,” ucap Muslim. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Pemprov Kalsel Apresiasi Kinerja Pemkab HSU Dalam Mengentaskan Blankspot
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, Opini Publik, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI, Statistik /by Byan Aris MulyaziePemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) atas sedikitnya sebaran titik blank spot.
Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim pada kunjungan Kerja Diskominfo Kalsel ke Pemerintah Kabupaten HSU, Senin (5/6/2023).
Muslim mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihaknya, sebaran titik blank spot yang ada di Kabupaten HSU hanya sebesar dua persen atau sekitar lima desa.
“Dalam mengentaskan daerah blank spot ini kita harus main keroyok. Saya juga sudah pernah membentuk tim untuk memetakan blank spot ini,” jelasnya.
Muslim membeberkan, mengingat kewenangan pembangunan infrastruktur BTS ada di pemerintah pusat, pihaknya sempat mengadakan internet satelit, namun radiusnya masih terbatas.
“Penyediaan internet satelit ini kita tujukan kepada SMA/SMK yang masih terhambat jaringannya,” ujarnya.
Muslim berharap, pengentasan wilayah blank spot ini bisa menjadi komitmen bersama, sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan smart province.
“Kita bersyukur Pemkab HSU sudah menyusun strategi yang bagus untuk mengarahkan bagaimana memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas urusan Diskominfo yakni urusan informasi dan komunikasi publik, persandian, serta statistik,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc
Kawal Pembangunan Daerah Melalui SP4N-LAPOR, Diskominfo Kalsel Kunker Ke HSU
/in APTIKA, INFORMASI PUBLIK DAN STATISTIK, KOMUNIKASI PUBLIK, News, PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI /by Byan Aris MulyazieDalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, kunjungan kerja ini untuk menindaklanjuti dari hasil komitmen bersama Rapat Kerja Daerah Diskominfo se-Kalsel yang dilaksanakan pada awal Mei lalu.
“Kunker ini sebagai bukti bahwa Diskominfo Kalsel berkomitmen untuk bersama-sama dengan Diskominfo kabupaten/kota mengawal urusan Diskominfo, yakni urusan informasi dan komunikasi publik (IKP), persandian, serta statistik. Ketiga urusan ini tidak bisa kita abaikan begitu saja,” kata Muslim, HSU, Senin (5/6/2023).
Salah satunya, lanjut Muslim, yakni Diskominfo harus memberikan akses keleluasaan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di daerah melalui aplikasi SP4N-LAPOR.
“Pada evaluasi SP4N-LAPOR di Rakerda lalu, tindak lanjut aduan dan jumlah aduan SP4N-LAPOR Kabupaten HSU masih sangat rendah. Ini harus kita dorong bersama agar meningkat,” tutur Muslim.
Muslim menerangkan, untuk meningkatkan jumlah aduan di SP4N-LAPOR, Pemkab HSU bisa melakukan branding pada aplikasi SP4N-LAPOR-nya agar mudah diterima oleh masyarakat setempat.
“Mungkin nanti Pemkab HSU bisa melakukan branding pada SP4N-LAPOR-nya, supaya cepat diterima dan ditangkap oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten HSU, dengan cara menyampaikan aspirasi atau aduannya melalui aplikasi SP4N-LAPOR,” jelas Muslim.
Selain branding, Pemkab HSU juga harus meningkatkan kompetensi SDM pejabat penghubung atau admin pengelola SP4N-LAPOR di setiap SKPD-nya.
“Setiap SKPD yang ada di Kabupaten HSU ada pejabat penghubungnya, dan jika bisa mereka ini jangan sering dipindah atau mutasi. Karena ada beberapa target yang harus dipenuhi yakni jumlah aduan yang masuk, dan cepatnya respon atau tindak lanjut terhadap aduan atau aspirasi yang masuk,” tegas Muslim.
Sementara itu, Sekertaris Diskominfosandi HSU, Khalidiyah mengatakan, pada periode 1 Januari-Juni 2023 terjadi peningkatan penyelesaian aduan yang masuk pada aplikasi SP4N-LAPOR Pemkab HSU.
“Pada periode tersebut sudah ada 36 aduan yang sudah terselesaikan, hal ini meningkat jika dibandingkan pada 2022 lalu yang mana Pemkab HSU hanya menyelesaikan 20 aduan,” jelas Khalidiyah. MC Kalsel/Jml
SUMBER : diskominfomc