Blog Single Author Small

• 

• 

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel memberikan apresiasi penerapan Aplikasi SRIKANDI kepada sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Penghargaan tersebut, diserahkan Sahbirin yang diwakili Nurliani Dardie pada kegiatan Sosialisasi Pergub Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Serta Pergub Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun tiga besar SKPD penerima apresiasi implementasi Aplikasi SRIKANDI tersebut yakni, posisi pertama Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, diikuti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel.

Dan untuk tiga besar LKD kabupaten/kota penerima Apresiasi Pengawasan Eksternal yakni, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Banjarbaru, kemudian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya untuk tiga besar SKPD penerima apresiasi pengawasan kearsipan internal tahun 2019, 2021, dan 2022 yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel, diiringi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Nurliani, Sahbirin menyebutkan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh SKPD dan LKD di kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan baik.

“Hari ini kita memberikan apresiasi hasil pengawasan internal dan eksternal terhadap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan LKD di 13 kabupaten/kota. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dispersip Provinsi Kalsel sudah melakukan evaluasi dan monitoring terkait tata kelola kearsipan ini, dan Alhamdulillah berjalan dengan baik meskipun masih ada sedikit kendala,” katanya, Banjarbaru, Selasa (28/11/2023).

Dia menambahkan pengawasan internal yang dilakukan oleh LKD Provinsi terhadap SKPD dan pengawasan kearsipan eksternal oleh LKD Provinsi terhadap LKD kabupaten/kota sangatlah penting.

Karena LKD sendiri memiliki peran untuk mengontrol pencipta arsip baik di unit pengolahan atau unit kearsipan untuk tetap mengacu pada nilai standar prosedur dan kriteria kearsipan.

Untuk itu, Dia mengimbau agar seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bisa menerapkan penggunaan aplikasi SRIKANDI ini, karena hal tersebut menjadi salah satu penilaian kinerja organisasi di bidang kearsipan.

“Jadi, penilaian pemberian penghargaan implementasi Aplikasi SRIKANDI tidak hanya dinilai dari jumlah surat masuk dan surat keluar saja, tetapi harus imbang juga dengan disposisi. Jika kita sudah menerapkan, sebaiknya diposisi surat juga dilakukan melalui SRIKANDI,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pembinaan Wilayah Timur 1/Arsiparis Madya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Prihatni Wuryatmini mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel yang memberikan apresiasi kepada SKPD atau LKD degan tata kelola arsip dan implementasi Aplikasi SRIKANDI yang baik.

Ini juga menunjukkan keberhasilan pembinaan implementasi Aplikasi SRIKANDI di Provinsi Kalsel yang cukup baik.

“ANRI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang telah memberikan penghargaan kepada SKPD dan LKD di kabupaten/kota untuk mendorong terwujudnya tertib arsip melalui implementasi Aplikasi SRIKANDI,” jelasnya.

Lebih jauh dia Mengungkapkan bahwa, Provinsi Kalsel menempati peringkat ke tiga besar nasional dalam implementasi Aplikasi SRIKANDI ini.

“Sedangkan untuk pembinaan implementasi Aplikasi SRIKANDI, Kalimantan Selatan juga cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan dari ANRI, seperti Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar,” bebernya. MC Kalsel/Jml

SUMBER : diskominfomc

• 

• 

• 

Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyerahkan bantuan internet satelit kepada Pemerintah Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala.

Penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari penyerapan aspirasi masyarakat setempat oleh Sahbirin Noor saat kegiatan Turun ke Desa (Turdes) bersama jajaran Forkompimda dan kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel beberapa waktu lalu.

Bantuan internet satelit tersebut diserahkan Sahbirin Noor yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim kepada Kepala Desa Kuala Lupak, Junaidi di Kantor Pemerintah Desa setempat.

“Ini merupakan respon cepat pasca Turdes si Kuala Lupak sebelumnya, juga sebagai implementasi dari arahan Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) yang sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kuala Lupak tentang penyediaan jaringan internet,” kata Muslim, Barito Kuala, Senin (27/11/2023).

Desa Kuala Lupak merupakan salah satu desa terpencil di Kalsel yang masih minim dengan pembangunan infrastruktur khususnya jaringan internet.

Melihat hal tersebut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pun langsung memberikan arahan kepada Diskominfo Provinsi Kalsel untuk segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat Desa Kuala Lupak tersebut.

“Alhamdulillah hari ini sudah terpasang, dan masyarakat sudah bisa menikmati jaringan internet untuk berkomunikasi,” tuturnya.

Pada pemasangan tersebut, lanjutnya, pihaknya telah menyiapkan tiga router (pembagi jaringan) di sejumlah titik yang ditentukan dengan masing-masing radiusnya 200-300 meter dengan server utama yang ada di kantor desa setempat.

“Kami yakin 1.200 penduduk Kuala Lupak bisa tercover semua dengan jaringan internet ini,” bebernya.

Dia pun berharap, dengan adanya jaringan internet ini potensi Desa Kuala Lupak seperti wisata hutan mangrove, produk hasil laut, dan potensi lainnya dapat terinformasikan kepada masyarakat nasional.

“Dengan adanya jaringan internet ini diharapkan berkembangnya potensi Desa Kuala Lupak bisa terbuka lebih luas, sehingga nanti kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Karena hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Paman Birin,” tukasnya. MC Kalsel/Jml

• 

• 

• SUMBER : diskominfomc

• 

• 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Dalam kesempatannya, Roy mengimbau agar Diskominfo Provinsi Kalsel dapat menyiapkan pola kerja sama untuk membangun infrastruktur jaringan agar tidak terlalu membebani APBD.

Selain itu, Dia juga mendorong agar Diskominfo Provinsi Kalsel menyiapkan rencana induk (grand desain) SPBE untuk lima sampai sepuluh tahun kedepan.

“Dari situ akan terlihat tugas dan tanggungjawabnya, selain itu kita juga bisa melakukan mitigasi resikonya. Jika rencana induk ini sudah jelas baru ini bisa kita kawal bersama,” kata Roy, Banjarbaru, Kamis (23/11/2023).

Lebih jauh, Roy menegaskan agar Diskominfo juga turut menyiapkan agen-agen pendamping ke SKPD yang melakukan monitoring perkembangan SPBE di setiap SKPD.

“Harus ada pejabat atau fungsional yang bertanggung jawab terhadap SKPD tersebut. Saya harapkan di Diskominfo ada petugas yang mendampingi SKPD-SKPD yang bertanggungjawab terhadap kemajuan SPBE SKPD tersebut, sehingga terlihat petanya, mana SKPD yang perkembangan SPBE baik dan mana yang belum, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi pimpinan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, M Muslim mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan upaya percepatan dalam menyiapkan aristektur infrastruktur yang berkaitan dengan SPBE.

Muslim juga mengaku siap untuk menjalankan saran-saran yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar.

“Dalam satu tahun terkahir peningkatan indeks SPBE kita sudah cukup baik, meskipun masih ada kekurangan. Tahun depan kita akan menyiapkan dengan baik agar sistem informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel bisa terintegrasi dan dapat menjangkau berbagai subjek pelayanan publik kita,” pungkas Muslim. MC Kalsel/Jml

SUMBER : diskominfomc